Megawati:

Maskot Moncong Putih yang Mulai Tertatih-tatih

Ditulis oleh: Tomi Riza (12 Mei 2004)

44 kursi! Itulah jumlah kursi PDI-P yang hilang di DPR pada Pemilu 2004 kali ini dibandingkan dengan jumlah kursi yang mereka peroleh pada Pemilu tahun 1999. Pada Pemilu 2004 ini mereka juga tidak dapat mempertahankan posisi mereka sebagai peraih kursi terbanyak di legislatif dan posisi tersebut direbut oleh Partai Golkar. Salah satu hal yang dianggap orang menyebabkan penurunan perolehan jumlah kursi PDIP adalah menurunnya popularitas sang maskot, Megawati yang saat ini menjabat presiden. Apakah sebenarnya yang menyebabkan popularitas Megawati dan PDIP menurun?

Kemunculan Megawati di panggung politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh embel-embel nama di belakangnya, Soekarnoputri. Embel-embel nama ini diyakini oleh banyak pihak masih dapat mendulang simpati rakyat Indonesia, dengan pengaruh nama besar ayahnya, Presiden pertama RI Soekarno. Hal ini juga diyakini oleh ketua PDI, Soerjadi dan para petinggi partai tersebut, sehingga kemudian mereka merangkul anak-anak Soekarno ke dalam partainya. Semula Guruh yang coba diorbitkan, dengan tidak bersedianya Guntur, anak pertama Soekarno untuk terlibat dalam politik. Namun dengan latar belakang Guruh dari sisi kepribadian yang agak sedikit meragukan, sasaran kemudian dialihkan kepada sang kakak, Megawati. Megawati pun kemudian berhasil menjadi ketua partai ini.

Namun kemudian Soerjadi dan beberapa petinggi partai ini berupaya untuk mengambil alih kepemimpinan di partai ini. Upaya ini berujung pada kasus 27 Juli, dimana pada hari itu massa Soerjadi dibantu oleh aparat merebut kantor PDI di jalan Diponegoro yang saat itu diduduki massa PDI pro Megawati. Pengambil alihan kantor tersebut menimbulkan korban, walaupun jumlahnya tidak diketahui secara pasti karena saat itu kebebasan pers belum seperti sekarang. Kasus 27 Juli ini kemudian dianggap banyak orang sebagai puncak dari simbol ketertindasan rakyat oleh kesewenang-wenangan penguasa. Megawati kemudian dianggap sebagai simbol rakyat yang tertindas dan didzalimi oleh penguasa. Hal ini membuat simpati terhadap Megawati semakin besar dan akhirnya pada Pemilu 1999, Megawati dengan partai barunya PDIP, yang disebut partainya wong cilik, menjadi pemenang dengan suara yang sangat meyakinkan.

Ironisnya walaupun partai yang dipimpinnya menjadi pemenang Pemilu, Megawati gagal menjadi presiden. Pemilihan yang saat itu masih dilakukan oleh MPR, memunculkan nama Abdurrachman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden dan Megawati hanya sebagai wapres. Hal ini membuat figur Megawati sebagai orang tertindas menjadi semakin mengental dan simpati terhadap Megawati terus mengalir. Dengan karakter yang jarang sekali berkomentar,. para pendukungnya menyebut diamnya Megawati adalah emas. Namun pemerintahan di bawah presiden Gus Dur tidak berlangsung lama. Dengan desakan yang demikian kuat dari parlemen, Gus Dur akhirnya diimpeach karena kasus Bulog. Secara otomatis Megawati sebagai wapres naik menjadi RI-1. Akhirnya simbol rakyat tertindas, yang didzalimi pada masa sebelumnya, dengan perjalanan yang berliku dapat meraih kekuasaan tertinggi di negeri ini. Masyarakat pun menaruh harapan yang tinggi pada pemerintahan Mega apalagi sebelumnya mereka berkomitmen sebagai partainya wong cilik.

Namun ternyata harapan tinggal harapan. Komitmen terhadap wong cilik yang dijanjikan tidak dilaksanakan sepenuhnya. Mega dan pemerintahannya cenderung terlalu banyak mengakomodir kepentingan-kepentingan politiknya sehingga mengabaikan kepentingan dan nasib wong cilik. Komitmen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan KKN juga sangat lemah. Kasus KKN masih merajalela dan para koruptor masih bebas berkeliaran. Bahkan para penegak hukum sendiri juga terlibat dalam kasus-kasus KKN. Yang paling parah adalah kasus Jaksa Agung M.A Rachman. Disinyalir terlibat KKN dengan bukti yang cukup berdasar, M.A. Rachman tidak dikenai sanksi apa-apa. Penyidikan terhadap kasusnya dihentikan dan M.A. Rachman sampai saat ini masih menjabat sebagai Jaksa Agung. Ironis sekali, pemegang posisi tertinggi salah satu elemen penegak hukum yaitu kejaksaan terlibat KKN. Maka harapan akan terciptanya penegakan hukum di negeri pun kelihatannya hanya berupa mimpi semata. Kasus lain adalah yang menimpa Ketua DPR RI, Akbar Tanjung. Menjadi tersangka dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dalam kasus penyelewengan dana non budgeter Bulog, Akbar Tanjung masih dapat memimpin rapat-rapat di DPR sebagai ketua. Bahkan kemudian permohonan kasasinya ke MA dikabulkan dan Akbar Tanjung dinyatakan tidak bersalah. Walaupun kita harus menghormati proses hukum yang ada, namun secara logika sederhana pun hal ini sangat sulit diterima. Bagaimana bisa terdakwa II dan terdakwa III dinyatakan bersalah namun Terdakwa I, yaitu Akbar Tanjung dapat bebas. Kalau dikatakan alasan bahwa Terdakwa I hanya menjalankan perintah atasan yaitu presiden, saat itu Habibie, mengapa kemudian tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Habibie.

Namun di samping kekurangan-kekurangan itu, pemerintahan Mega mencatat prestasi yang cukup mengesankan di bidang ekonomi makro. Stabilnya nilai tukar Rupiah terhadap US dollar, indeks saham yang mencapai poin tertinggi sepanjang sejarah, tingkat inflasi yang rendah dan terus menurun bahkan mencapai di bawah 5% tahun lalu, cadangan devisa yang cukup mantap harus diakui merupakan keberhasilan yang patut dipuji. Tetapi di sisi lain, pengangguran meningkat demikian pesat mencapai angka yang memprihatinkan. Ada 11 juta penganggur di Indonesia dan kalau ditotal dengan setengah pengangguran semuanya berjumlah 36 juta orang! Suatu jumlah yang membutuhkan perhatian serius. Dari sisi penanaman modal juga banyak investor asing yang hengkang dari Indonesia. Buruknya penanganan pemerintah dalam penyelesaian masalah antara buruh dan pengusaha serta lemahnya kepastian hukum di Indonesia, membuat iklim usaha di Indonesia kurang kondusif.

Kegagalan-kegagalan yang terjadi pada masa pemerintahan Mega, terutama masalah komitmen terhadap pemberantasan KKN, penegakan hukum dan perjuangan kepentingan wong cilik, diyakini banyak orang merupakan akibat dari lemahnya kepemimpinan Megawati sebagai presiden. Banyak pihak meragukan visi dan kapabilitas Mega sebagai pemimpin. Pada saat Pemilu 2004 dan mendekati pemilihan presiden, gejala itu semakin menguat dengan tidak pernah munculnya Mega di event-event yang menguji kapabilitasnya. Sebagai contoh, Mega tidak pernah muncul di acara debat calon presiden. Memang tidak mutlak bahwa pemimpin yang piawai berdebat dan mengemukakan argumentasinya mempunyai kapabilitas yang baik, namun setidaknya rakyat akan dapat melihat dan mendengar secara langsung bagaimana visi dan kemampuan analisis dari presiden kita yang akan mencalonkan diri kembali tahun ini. Mega lebih banyak muncul di acara yang bersifat seremonial dan cenderung tidak harus berkata apa-apa. Konon kabarnya keraguan akan kapabilitas Mega ini sudah tercium oleh Soerjadi dan para petinggi PDI saat itu. Bahkan sebagai anggota DPR saat itu, Mega jarang sekali hadir pada rapat-rapat dewan legislatif. Hal ini membuat beberapa petinggi partai PDI berupaya untuk mengambil kembali posisi Mega sebagai ketua partai. Sayangnya upaya tersebut juga melibatkan pihak penguasa saat itu yang berujung pada kasus 27 Juli yang justru membuat popularitas Mega semakin melambung.

Menurunnya popularitas Mega juga banyak dikaitkan dengan kiprah sang suami Taufik Kiemas. Banyak orang meyakini bahwa Taufik Kiemas mempunyai pengaruh yang kelewat besar dalam beberapa keputusan politik yang dibuat Megawati. Salah satu contoh yang banyak disebut-sebut adalah pada kasus Akbar Tanjung. Peran Taufik Kiemas di dalam pemerintahan juga tidak jelas antara anggota legislatif atau suami presiden. Belum lagi hal-hal yang menyangkut kepentingan bisnisnya. Kalau kita melihat ke Inggris pada saat Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri, Dennis Thatcher sang suami sama sekali tidak terlibat dalam politik dan hanya aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Mungkin beginilah sebaiknya peran suami seorang kepala pemerintahan.

Perseteruan dengan SBY beberapa bulan menjelang Pemilu makin menurunkan popularitas Megawati. Hal ini diawali oleh munculnya SBY dalam iklan layanan masyarakat di televisi menjelang Pemilu. Orang-orang Megawati kemudian dengan gencar menuduh iklan tersebut adalah kampanye pribadi terselubung SBY. Pihak SBY dengan lihai memanfaatkan momentum ini untuk meraih simpati masyarakat. Berita yang tersebar melansir bahwa Mega berupaya untuk menyingkirkan dan mengucilkan SBY dari kabinet. Kondisi ini diperparah oleh komentar Taufik Kiemas yang mengatakan SBY seperti anak kecil. Walaupun konon kabarnya pihak Sekretaris Negara telah berupaya untuk mengatur pertemuan antara SBY dan Mega tetapi justru pihak SBY yang selalu menghindar, namun berita yang tersebar justru sebaliknya. Pihak SBY dianggap menjadi pihak yang didzalimi oleh pihak penguasa yaitu Mega dan hasilnya popularitas SBY melambung tinggi, yang tercermin dari perolehan  suara partainya, Partai Demokrat dalam Pemilu 2004 ini. Ironis sekali, bagaimana Mega sangat tidak sensitif pada isu yang dahulu mengangkat kepopulerannya, yaitu pendzaliman. Dan sekarang, justru Mega menjadi pihak yang mendzalimi. Hasilnya telah kita ketahui bersama, menurunnya perolehan suara PDIP di Pemilu 2004 ini.

Pemilihan presiden tahap pertama kurang dari 2 bulan lagi. Pertanyaannya sekarang adalah mampukah Mega meningkatkan kembali popularitasnya? Mampukah Mega kembali menjabat RI-1 untuk periode 5 tahun ke depan? Kita tunggu saja.