SBY

Stigma Terdzalimi = Presiden ??

Oleh: Tomi Riza (29 April 2004)

Pemilu Legislatif telah berlalu. Hasil penghitungan suara hampir mendekati akhir. Kejutan terbesar yang terjadi adalah munculnya Partai Demokrat dan PKS sebagai partai di urutan 5 dan 6. Keberhasilan mereka meraih suara lebih dari 7% di atas PAN dan PBB cukup mengagetkan banyak orang. Namun PKS yang sudah mengikuti Pemilu pada tahun 1999 dengan nama Partai Keadilan, cukup layak memperoleh hasil tersebut. Kaderisasi yang intensif dan penciptaan image yang baik membuat partai ini banyak memiliki kader dan simpatisan yang loyal walaupun tanpa memiliki figur. Berbeda dengan PKS, fenomena Partai Demokrat sedikit berbeda dan lebih mengejutkan lagi. Partai yang baru berdiri ini tidak banyak diketahui program-programnya. Calon anggota legislatif dari partai ini relatif tidak ada yang dikenal oleh masyarakat bahkan ketua umumnya saja jarang orang yang tahu. Banyak orang mengatakan bahwa dipilihnya partai ini semata-mata karena figur seorang Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab dipanggil SBY. Banyak pengamat menilai bahwa dipilihnya suatu partai hanya karena kepopuleran seorang figur akan membuat dukungan terhadap partai ini menjadi rapuh mengingat kepopuleran seseorang dapat berubah dengan cepat. Namun sebenernya siapa dan bagaimana sepak terjang SBY sehingga ia bisa mencapai tingkat kepopuleran seperti sekarang ?

Nama SBY mulai mencuat pada saat pemerintahan Gus Dur di saat Wiranto mulai tersingkir dari panggung politik Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi kemudian setelah reshuffle kabinet menjadi Menko Polkam. Di akhir masa pemerintahan Gus Dur, namanya menjadi sorotan pers karena keputusannya untuk mundur dari jabatan Menko Polkam dengan alasan tidak sejalan dengan kebijaksanaan Gus Dur yang kala itu akan mengeluarkan dekrit. Gus Dur kemudian jatuh oleh impeachment dan Megawati naik menjadi presiden. Pada masa pemerintahan Mega, SBY kembali diangkat sebagai Menko Polkam namun kembali mundur pada awal tahun 2004. Alasan SBY adalah ia ingin berkonsentrasi pada proses pencalonannya sebagai presiden dan tidak ingin menganggu tugasnya sebagai menteri. Berita yang tersebar oleh pers mengatakan bahwa SBY sudah tidak pernah diajak berdiskusi mengenai keamanan dan seakan disingkirkan oleh orang-orang Mega. Langkah ini membuat popularitas SBY melambung tinggi. Hasil survei yang dilakukan LSEI menunjukkan bahwa setelah peristiwa ini popularitas SBY naik menjadi 4 X lipat.

Sebenarnya apa yang membuat SBY demikian populer saat ini. Kalau dicermati tidak banyak orang yang tahu apa visinya jika menjadi presiden. Kebetulan penulis pernah membaca suatu tulisan SBY yang memuat mengenai visinya. Kesan yang diperoleh adalah semuanya masih sangat abstrak. Tidak ada hal baru yang dipaparkan. Inti dari visinya menurut penulis adalah mengedepankan stabilitas politik dan keamanan. Ini dapat dimengerti mengingat latar belakangnya sebagai seorang militer. Namun sebenarnya melambungnya popularitas SBY terutama terjadi karena adanya fenomena “didzalimi”. SBY dianggap sebagai pihak yang pernah didhalimi oleh pihak yang berkuasa, dalam hal ini Mega dan orang-orangnya, yang ironisnya dapat naik juga karena dianggap menjadi pihak yang didzalimi oleh rezim Suharto. Di Indonesia, pihak yang dianggap didzalimi akan mendapat simpati yang sangat besar, itulah terutama yang menjelaskan melambungnya popularitas SBY saat ini.

Kalau ditelaah lagi kasus “pendzaliman” yang terjadi, penulis lebih melihat hal tersebut sebagai suatu keberhasilan strategi SBY dalam memanfaatkan momentum yang ada. SBY tahu betul karakteristik “target pasarnya” yaitu rakyat Indonesia yang selalu bersimpati pada pihak yang didzalimi. Beberapa media yang menjadi bagian strateginya, mengentalkan pesan yang ingin disampaikan, “SBY adalah pihak yang didzalimi oleh pihak yang berkuasa”. Padahal sebetulnya kalau dilihat lagi kasusnya, pendzaliman tersebut masih perlu dipertanyakan lagi. SBY memang nyata-nyata telah memanfaatkan media televisi untuk melakukan kampanye tersamar. Saat menjelang Pemilu, SBY  tampil dalam suatu iklan pemerintah untuk menyukseskan Pemilu. Esensi tampilnya SBY di iklan tersebut memang mengundang tanya besar, apalagi ditambah biaya iklan tersebut pastinya keluar dari pemerintah. Berarti dapat dikatakan SBY berkampanye dengan menggunakan dana pemerintah. Itu adalah suatu kesalahan yang jelas. Namun Mega dan orang-orangnya tidak tanggap pada situasi yang terjadi. Mereka tidak sensitif pada isu yang telah membuat mereka berkuasa, “pendzaliman”. Sekretaris Negara juga tidak berperan secara baik karena kurang komunikatif sehingga pers semakin leluasa memplot SBY sebagai pihak yang didzalimi, walaupun konon sebenarnya pihak Mega lewat sekretaris negara telah beberapa kali melakukan upaya untuk mengatur pertemuan dengan SBY sebelum mundur tapi justru SBY sendiri yang menghindar. Keadaan diperburuk oleh pernyataan yang dikeluarkan Taufik Kiemas yang menyatakan bahwa SBY seperti anak kecil. Taufik Kiemas yang dianggap sebagian besar orang sebagai orang yang berperan besar dalam makin memburuknya KKN di masa pemerintahan Mega, benar-benar membuat suatu kesalahan besar. Pernyataan tersebut makin mengentalkan fenomena didzalimi yang dialami SBY.

Orang juga bersimpati terhadap SBY karena ia dianggap konsisten karena berani untuk mundur dari jabatan, baik itu pada masa pemerintahan Gus Dur maupun Megawati. Namun kalau dilihat dari sudut pandang yang lain hal itu justru menjadi nilai buruk. Sikap tersebut justru dapat dianggap sebagai sikap mudah menyerah, mudah “ngambek” dan terkesan cari selamat. Pada saat SBY mundur di era Gus Dur, popularitas Gus Dur sedang menurun drastis dan tekanan begitu besar, demikian pula di era Mega yang tengah menurun popularitasnya pada saat SBY mundur. Maka tindakan SBY tersebut dapat dilihat ibarat seorang prajurit yang mengundurkan diri meninggalkan medan perang ketika komandannya sedang terdesak.

Kegagalan politisi sipil yang berkuasa di era Suharto untuk menciptakan kestabilan politik dan keamanan, membuat sebagian rakyat merindukan kestabilan yang terjadi di era Suharto. SBY dengan latar belakang militernya dianggap akan dapat menciptakan kestabilan seperti yang terjadi di era orde baru. Namun jangan lupa, kestabilan yang terjadi kala itu terutama disebabkan pendekatan represif yang dilakukan lewat kekuasaan yang luar biasa besar dari militer. Pendekatan represif tersebut dibarengi dengan dikekangnya kebebasan pers, sehingga kala itu mustahil kita bisa melihat foto-foto yang terjadi akibat kerusuhan Ambon, Sampang, Poso dan lain-lain seperti yang terjadi sekarang. Pada saat kerusuhan Tanjung Priok pun, saat itu kita bingung akan apa yang sebenarnya terjadi. Pengumuman resmi pemerintah saat itu yang disampaikan Pangab saat itu L.B. Moerdani dan Pangdam Jaya Try Soetrisno adalah adanya gerakan yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi apa yang sebenarnya terjadi baru terkuak sekarang setelah tumbangnya Orde Baru. Kala itu tindakan represif militer bisa dilakukan karena pada saat itu masih terjadi perang dingin Amerika–Uni Soviet, sehingga Amerika tidak perduli apakah ada pelanggaran HAM atau tidak di Indonesia. Yang penting bagi mereka adalah Indonesia komunis atau tidak. Namun dengan berakhirnya era perang dingin, Amerika menjadi satu-satunya polisi dunia. Isu komunis menjadi tidak relevan lagi karena Uni Soviet pun dengan ideologi komunisnya telah tumbang. Isu yang relevan setelah itu adalah HAM dan belakangan terorisme. Dengan pergeseran isu tersebut, penciptaan stabilitas lewat pendekatan represif militer tidak lagi mungkin dilakukan. Jadi sebetulnya latar belakang sipil atau militer menjadi kurang relevan dalam isu stabilitas di negara kita saat ini.

Pemilu Presiden yang pertama di Indonesia masih dua bulan lagi. Idealnya pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang benar-benar memiliki kapasitas yang baik, visi yang jelas, dan nurani yang bersih. Namun kondisi ideal tersebut nampaknya masih sulit terjadi di Indonesia. Banyak faktor lain yang sebetulnya tidak relevan dengan kriteria pemimpin yang baik, diantaranya adalah faktor “pendzaliman” yang dialami, masih menjadi pertimbangan utama rakyat kita dalam memilih pemimpinnya. Bangsa kita memang masih dalam taraf  belajar berdemokrasi yang baik dan sehat, baik itu para politisi, pers, dan juga rakyat. Yang terpenting adalah adanya upaya untuk dapat terus belajar sehingga kekurangan-kekurangan yang terjadi sebelumnya dapat diperbaiki dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Marilah kita manfaatkan peluang emas lewat Pemilu presiden 5 Juli mendatang untuk membawa bangsa dan negara kita ke arah yang lebih baik.